KEBAHASAAN TEKS BERITA 2

👉 PERTEMUAN KE 4

KEBAHASAAN TEKS BERITA 2

Assalamualaikum wr.wb..

Halo anak-anak.. selamat pagi..

Yuk mari kita belajar materi Bahasa Indonesia lagi..

Materi kali ini yaitu melanjutkan materi kebahasaan teks berita pada pertemuan yang lalu.

Kaidah kebahasaan teks berita

Kaidah kebahasaan teks berita harus sesuai kaidah jurnalistik. Menurut Herman RN dalam buku Jurnalistik Praktis (2018), bahasa jurnalistik adalah bahasa yang sederhana, mengutamakan pilihan kata atau kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca.

Berikut kaidah kebahasaan teks berita:

1. Konjungsi: kata penghubung. Contohnya dan, atau, lalu, kemudian, serta, dan sejenisnya.

2. Kutipan langsung: kalimat yang diucapkan narasumber dan ditulis menggunakan tanda petik. Kutipan tidak langsung: informasi dari narasumber yang ditulis ulang tanpa tanda petik. Penulis menggunakan kutipan tidak langsung agar mempermudah pembaca memahami teks berita. Karena bahasa lisan terkadang kurang dapat dipahami bila dituangkan begitu saja, tanpa ada penyesuaian dengan ragam tulis.

3. Bahasa yang digunakan baku, sederhana, menarik, singkat, padat, lugas, dan komunikatif. Bahasa dalam teks berita harus netral atau obyektif.

4. Memuat bahasa denotatif atau arti sebenarnya. Bahasa yang digunakan tidak boleh ambigu dan menimbulkan salah persepsi.

5. Keterangan atau adverbial

Adverbia: kelas kata yang memberikan keterangan tempat, waktu, suasana, atau cara. Sebagian besar isi berita memuat keterangan. Keterangan berfungsi menguatkan aktualitas berita. Tanpa keterangan yang jelas, berita akan meragukan.

Beberapa keterangan yang biasanya ada di berita yakni:

· Keterangan waktu: Sabtu (25/7/2020), kemarin, tahun 2020, sekitar pukul 10.00

· Keterangan tempat: ketika ditemui di Mapolda Metro Jaya, di kantornya, di Jakarta

· Keterangan tujuan: guna, buat, untuk, dalam rangka

· Keterangan cara: dengan benar, secara mandiri, lewat pengeras suara, melalui sambungan telepon

· Keterangan similatif: Seperti, mirip, persis

· Keterangan penyebab: karena, disebabkan oleh, bermotif, dikarenakan.

6. Verba transitif

Verba transitif adalah kata kerja yang memerlukan dua nomina atau merupakan verba yang dapat diubah ke bentuk pasif. Satu sebagai subyek dan satu lagi sebagai obyek dalam kalimat aktif. Obyek tersebut dapat diubah menjadi subyek dalam kalimat pasif.

Contoh kalimat yang menggunakan verba transitif:

· Masyarakat Inggris belum banyak mengetahui informasi tentang kebudayaan Indonesia

· Informasi tentang kebudayaan Indonesia belum banyak diketahui oleh masyarakat Inggris

· Pemprov DKI Jakarta akan membangun jembatan penyeberangan bagi warga Lenteng Agung

· Jembatan penyeberangan akan dibangun Pemprov DKI bagi warga Lenteng Agung

· Kantor itu mempekerjakan 200 pegawai.

· Sebanyak 200 pegawai dipekerjakan di kantor itu.

7. Verba pewarta

Verba yang mengindikasikan suatu percakapan. Verba pewarta adalah kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan percakapan atau wawancara. Misalnya kata, ujar, tukas, tutur, tegas, dan sebagainya. Contohnya:

· "Bapak Presiden dan perangkat secara rutin melakukan swab test. Untuk khusus hal Wakil Wali Kota Solo, saya rasa Bapak Presiden akan melakukan swab lebih cepat dari biasanya setelah mendengar Wakil Wali Kota Solo positif," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono saat dihubungi, Jumat (24/7/2020).

· "Kalau di-lockdown, malah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Konsekuensinya, kasus (Covid-19) di wilayah itu bisa jadi naik dengan cepat," ujar Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto.

8. Fakta dan opini

Berita bisa memuat fakta, opini, maupun keduanya. Fakta adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang benar-benar ada dan terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat yang bersifat subyektif. Opini biasanya ditandai dengan penggunaan kata menurut, menilai, berpendapat, meyakini. Contohnya:

· Seperti diketahui, penerapan PPDB tahun 2019 menuai sejumlah masalah di beberapa daerah. Unjuk rasa dan protes di beberapa daerah dinilai karena ketidakpuasan orangtua tidak bisa memasukkan anak ke sekolah negeri yang mereka inginkan dengan alasan sekolah favorit. (fakta)

· Menurut Ninik, lemahnya koordinasi dan sosialisasi penerapan sistem PPDB juga disebabkan lantaran Kemendikbud juga kurang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).